JAKARTA – Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali mengungkapkan bahwa TNI Angkatan Laut (AL) saat ini belum memiliki perangkat sonar canggih untuk mendeteksi kapal selam asing di perairan Indonesia.
Pernyataan ini disampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi I DPR RI di Senayan, Jakarta, Senin (28/4/2025).
Kasal Muhammad Ali menegaskan bahwa permintaan pengadaan alat pendeteksi bawah laut tersebut telah diajukan kepada Kementerian Pertahanan (Kemhan).
Hal ini menjadi sorotan penting mengingat meningkatnya aktivitas kapal selam asing di perairan strategis Indonesia.
Dalam paparannya, KSAL menjelaskan bahwa TNI AL saat ini fokus pada pengembangan Pusat Komando dan Pengendalian (Puskodal) di Markas Besar TNI AL maupun di armada operasional.
Sistem ini, yang dikenal sebagai Sispuskodal, dirancang untuk meningkatkan pengawasan maritim secara menyeluruh, termasuk pemantauan permukaan laut, pesisir, dan wilayah teritorial. Namun, Ali mengakui bahwa kemampuan deteksi bawah laut masih sangat terbatas.
“Untuk pengawasan jarak jauh, capaian Sispuskodal mencapai 50%, wilayah pesisir 30%, sedangkan pengawasan bawah laut masih 0%,” ujarnya.
Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan dengan lalu lintas kapal selam asing yang cukup tinggi, terutama di Selat Malaka, Laut Natuna, dan Selat Sunda. Tanpa sistem sonar yang memadai, potensi pelanggaran kedaulatan atau ancaman keamanan maritim sulit terdeteksi.
Meski belum memiliki sonar bawah laut, TNI AL terus berupaya memperkuat infrastruktur pengawasan maritim. Beberapa langkah yang sedang dilakukan meliputi:
1. Peningkatan kapasitas server dan integrasi sistem di tujuh satuan kerja TNI AL.
2. Optimalisasi penginderaan jarak jauh melalui satelit.
3. Pengembangan intelijen multimedia, analisis media sosial, serta alat monitoring lapangan.
Namun, Ali menekankan bahwa pengadaan sonar tetap menjadi prioritas untuk melengkapi sistem pertahanan bawah laut. Alat ini dinilai krusial guna mendeteksi kapal selam asing yang kerap melakukan operasi intelijen atau patroli tanpa izin di perairan Indonesia.
Anggota Komisi I DPR RI menyoroti pentingnya percepatan pengadaan sonar untuk menjaga kedaulatan maritim. Beberapa fraksi mendorong Kemhan dan Kementerian Keuangan untuk segera mengalokasikan anggaran guna memenuhi kebutuhan TNI AL.
Para analis pertahanan, menilai Indonesia tertinggal dibanding negara tetangga seperti Singapura dan Australia yang telah memiliki jaringan sonar canggih.
(Grd)
