GURINDAM.ID – Utusan Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Sujono Djojohadikusumo, mengumumkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memutuskan untuk membangun tanggul laut raksasa sepanjang 700 km, membentang dari Banten hingga Jawa Timur.
Proyek ini dirancang untuk melindungi lahan pertanian di sepanjang pantai utara Pulau Jawa dari ancaman kenaikan permukaan air laut.
“Pemerintah Prabowo telah memutuskan untuk menjalankan beberapa program, termasuk pembangunan tanggul laut raksasa sepanjang 700 km dari Banten hingga Jawa Timur,” ujar Hashim, seperti dilaporkan oleh Antara.
Menurutnya, program ini penting untuk menjaga sawah-sawah di pesisir utara Jawa yang terancam oleh naiknya permukaan laut, yang juga telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan nelayan setempat.
Hashim menjelaskan bahwa ide pembangunan tanggul laut ini sebenarnya sudah dirancang sejak 1994, ketika pemerintah mulai menyadari ancaman serius dari kenaikan permukaan laut.
Namun, proyek ini belum terlaksana hingga kini. Dia memperkirakan bahwa pembangunan tanggul ini akan memakan waktu antara 10 hingga 20 tahun.
“Tidak ada gunanya membangun food estate di Kalimantan atau Papua jika jutaan hektare sawah di Jawa tenggelam karena air laut,” tegasnya. Hashim pun mengajak masyarakat untuk mendukung proyek ini.
“It’s never too late (tidak pernah terlambat) bagi kita untuk bertekad melindungi jutaan hektare lahan sawah yang paling produktif dan subur di pantai utara Pulau Jawa,” tambah Hashim.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah meminta timnya untuk mengkaji pembangunan tanggul laut raksasa (giant sea wall) yang membentang dari Jakarta hingga Cirebon sebagai bagian dari Program Strategis Nasional (PSN) 2025.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa arahan ini berdasarkan hasil rapat internal yang dipimpin oleh Presiden Prabowo mengenai pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK) dan penyelesaian PSN tahun 2024–2025.
Airlangga menambahkan bahwa tanggul laut raksasa Jakarta–Cirebon nantinya akan terhubung dengan tanggul pengendali banjir dan rob di Tambaklorok, Semarang, yang sudah dibangun sebelumnya.
Presiden juga menginstruksikan agar pembiayaan proyek ini disiapkan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Proyek ini masuk dalam daftar PSN Tahun 2025 sebagai upaya untuk mewujudkan ketahanan energi dan pangan.
Di sisi lain, Denny Nugroho Sugianto, pakar oseanografi dari Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, menyarankan agar pemerintah tidak terburu-buru dalam memutuskan untuk menghentikan atau melanjutkan Proyek Strategis Nasional (PSN). Menurutnya, pemerintah perlu melakukan evaluasi dan monitoring terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan.
Denny menekankan bahwa sebagai proyek strategis nasional, PSN memiliki dampak yang signifikan bagi negara dan masyarakat.
Oleh karena itu, dalam menentukan PSN, pemerintah harus melakukan kajian mendalam dari aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. “Tapi dalam pelaksanaannya, mungkin ada hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan pemerintah,” ujarnya.
Denny menyarankan agar pemerintah membuat sistem skoring untuk mengevaluasi PSN. “Ada batasan pelanggaran atau bobot pelanggaran. Jika sudah melampaui batas, proyek harus dihentikan. Namun, jika masih dalam koridor yang wajar, proyek bisa diperbaiki atau dilanjutkan,” jelasnya.
Menurut Denny, tujuan utama PSN adalah mempercepat pembangunan di kawasan tertentu sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat dan negara, baik dalam hal penyerapan tenaga kerja maupun pemanfaatan sumber daya secara optimal.
“Jika proyek ini baik, harus dilanjutkan. Namun, jika tidak sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, sebaiknya dihentikan,” pungkasnya.
(Jawapos)
