JAKARTA – Menyongsong era baru hukum pidana nasional dan meningkatnya kompleksitas kejahatan lintas negara, TNI Angkatan Laut (AL) memperkuat fondasi yuridisnya.
Seluruh perwira hukum dari Sabang hingga Merauke dikumpulkan dalam satu komando sikap untuk memastikan penegakan hukum di laut berjalan profesional dan tanpa celah hukum.
Kepala Dinas Hukum Angkatan Laut (Kadiskumal), Laksamana Pertama TNI Ali Ridlo, memimpin langsung Rapat Kerja Teknis Bidang Hukum (Rakerniskum) TNI AL Tahun Anggaran 2026 di Gedung Neptunus, Denma Mabesal, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (8/4/2026).
Kegiatan strategis ini diikuti oleh 88 personel perwira hukum dari seluruh jajaran, mulai dari Mabesal, Komando Utama (Kotama), Armada, hingga Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) I hingga XIV, serta perwakilan kementerian terkait.
“Satu Kesatuan Pola Sikap”: Bekal Hadapi Dinamika Hukum Modern
Mengusung tema “Dinas Hukum Mendukung Tugas TNI AL dalam Rangka Mewujudkan Indonesia Maju dan Berdaulat”, Rakerniskum kali ini menjadi momen krusial untuk menyelaraskan interpretasi hukum di tengah perubahan regulasi yang dinamis.
Dalam sambutan pembukanya, Kadiskumal Ali Ridlo menekankan pentingnya keseragaman persepsi di antara para perwira hukum TNI AL. Hal ini menjadi kunci utama agar tidak terjadi perbedaan penanganan kasus di lapangan.
“Dalam menyelesaikan berbagai permasalahan hukum, harus ada satu kesatuan pola sikap, pola pikir, dan pola tindak dari seluruh perwira hukum,” tegas Kadiskumal. Ia menegaskan bahwa forum ini merupakan evaluasi menyeluruh terhadap program yang telah berjalan sekaligus ajang untuk mengantisipasi dinamika hukum yang terus berubah di lapangan.
Peran TNI AL Kian Sentral Pasca Revisi UU TNI
Kadiskumal secara spesifik menyoroti amanat baru yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Pasal 9 beleid tersebut secara eksplisit memperkuat peran TNI AL sebagai penegak hukum di laut.
“TNI AL diharapkan mampu melaksanakan tugas TNI matra laut di bidang pertahanan, menegakkan hukum, dan menjaga keamanan di wilayah laut sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah disahkan,” papar Kadiskumal, mengutip bunyi undang-undang tersebut.
Penegasan ini menuntut setiap perwira hukum TNI AL untuk tidak hanya paham hukum militer, tetapi juga menguasai hukum pidana umum, hukum laut internasional (UNCLOS), serta administrasi aset negara.
Salah satu materi krusial yang menjadi perhatian dalam Rakerniskum ini adalah Sinergitas Kejaksaan RI dan TNI AL dalam Penegakan Hukum di Laut dihadapkan pada pemberlakuan KUHP dan KUHAP baru.
Materi yang dibawakan oleh M. Irsan Arief dari Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI ini menjadi bekal vital agar proses penyidikan dan penuntutan perkara di laut tidak mengalami hambatan prosedural saat regulasi anyar tersebut berlaku penuh .
Selain itu, Rakerniskum juga membahas isu aktual lainnya, termasuk:
Penyelesaian Sengketa Aset BMN: Strategi hukum mengamankan Barang Milik Negara di lingkungan TNI AL oleh Dr. H. Muhallis.
Pelibatan LBH PPAL: Optimalisasi peran Lembaga Bantuan Hukum Persatuan Purnawirawan Angkatan Laut dalam pendampingan kasus pidana di laut oleh Laksda TNI (Purn.) Kresno Buntoro.
Pembinaan Karier Perwira Hukum: Paparan peluang jabatan strategis oleh Paban II Binteman Spersal.
Pelaksanaan Rakerniskum TNI AL TA 2026 ini merupakan wujud nyata dari penekanan Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali.
Kasal menegaskan bahwa pembangunan kekuatan TNI AL tidak hanya bertumpu pada kecanggihan alutsista dan kesiapan operasi, tetapi juga pada kesiapan aspek hukum yang kuat, adaptif, dan profesional.
Dengan adanya konsolidasi teknis ini, TNI AL optimistis mampu mengawal kedaulatan laut Indonesia dengan kepastian hukum yang kokoh, mendukung visi besar Indonesia Maju yang berdaulat di wilayah maritimnya.
