Oleh: Laksaman Muda TNI, Dr. Abdul Rivai Ras Salah satu Pendiri dan Pengajar di Universitas Pertahanan RI
GURINDAM.ID – Ada kesunyian yang terasa lebih dalam dari biasanya pada Sabtu siang itu, 28 Maret 2026. Kabar berpulangnya Juwono Sudarsono seperti membawa jeda panjang dalam ingatan kolektif kita, sebuah jeda untuk merenung, tentang apa arti pengabdian, tentang bagaimana ilmu pengetahuan dapat menjelma menjadi kebijakan, dan tentang bagaimana seorang intelektual memilih untuk turun tangan langsung membentuk arah bangsa.
Prof. Juwono bukan sekadar nama dalam buku sejarah atau daftar panjang pejabat negara. Ia adalah jembatan, antara dunia akademik yang reflektif dan dunia kebijakan yang penuh keputusan cepat; antara idealisme ruang kuliah dan realitas keras politik kekuasaan.
Dalam dirinya, teori dan praktik tidak pernah dipertentangkan. Ia justru menyatukan keduanya dalam satu napas pengabdian.
Lahir di Banjar, sebuah kota kecil di Jawa Barat yang tenang, perjalanan hidupnya seakan menunjukkan bahwa kebesaran tidak selalu lahir dari pusat kekuasaan, melainkan dari kedalaman pemikiran dan keteguhan prinsip.
Dari ruang-ruang kelas di Universitas Indonesia hingga forum-forum internasional di Amerika Serikat dan Inggris, ia menapaki jalur intelektual dengan keseriusan yang nyaris sunyi. Namun kesunyian itu bukan tanpa arah, ia sedang menyiapkan diri untuk peran yang jauh lebih besar, yaitu menjadi arsitek pemikiran strategis bangsa.
Sebagai akademisi, ia tidak hanya mengajar, tetapi membentuk cara berpikir. Sebagai Guru Besar Hubungan Internasional, ia memahami bahwa dunia tidak bergerak semata oleh idealisme, tetapi oleh kepentingan, kekuatan, dan kalkulasi rasional. Namun, yang membedakan Prof. Juwono adalah kemampuannya menjaga keseimbangan. Ia memahami realisme tanpa kehilangan etika, membaca kekuatan tanpa mengabaikan nilai.
Supremasi Sipil sebagai Fondasi Demokrasi Pertahanan
Ketika sejarah Indonesia memasuki fase genting pasca-reformasi 1998, sosok seperti beliau menjadi sangat langka, dan karena itu, sangat dibutuhkan. Di tengah runtuhnya kepercayaan publik terhadap institusi militer, di tengah tuntutan perubahan yang begitu deras, ia hadir sebagai penenang sekaligus penuntun arah.
Penunjukannya sebagai Menteri Pertahanan di era Abdurrahman Wahid bukan sekadar keputusan administratif. Itu adalah simbol perubahan. Untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, jabatan strategis itu dipegang oleh seorang sipil. Dan di situlah sejarah mulai berbelok.
Namun Prof. Juwono tidak menjadikan posisinya sebagai simbolime demokrasi semata. Ia bekerja dalam senyap, mendorong transformasi yang tidak selalu terlihat, tetapi terasa hingga hari ini. Ia memahami bahwa reformasi militer bukan soal mengganti struktur semata, melainkan mengubah paradigma.
Bahwa kekuatan militer dalam negara demokrasi harus tunduk pada supremasi sipil, bukan sebagai bentuk pelemahan, tetapi sebagai bentuk kedewasaan institusi.
Ia juga tahu bahwa perubahan tidak bisa dipaksakan secara kasar. Karena itu, pendekatannya selalu berbasis dialog, pengetahuan, dan rasa saling menghormati. Tak heran jika ia tetap dihormati oleh kalangan militer, meskipun ia berasal dari dunia sipil. Ia tidak datang untuk menggurui, tetapi untuk membangun bersama.
Pada masa kepemimpinannya di era Susilo Bambang Yudhoyono, fondasi itu semakin diperkuat. Profesionalisasi TNI, transparansi dalam pengadaan alutsista, serta penegasan peran pertahanan dalam kerangka demokrasi menjadi bagian dari warisan yang tak terpisahkan dari namanya. Ia membantu Indonesia menemukan kembali arah pertahanannya. Dan militer, sebagai komponen utama pertahanan negara, bukan lagi dijadikan sebagai alat kekuasaan, tetapi sebagai penjaga kedaulatan.
Itu sebabnya, dalam lintasan sejarah pasca-1998, nama Prof. Juwono tidak hanya tercatat sebagai pejabat publik, tetapi sebagai arsitek sipil yang merancang ulang fondasi relasi sipil-militer dalam kerangka demokrasi.
Minimum Essential Forces: Rasionalitas dalam Pembangunan Kekuatan
Dalam bidang pembangunan kekuatan militer, Prof. Juwono memperkenalkan pendekatan yang relatif baru bagi Indonesia, yakni konsep Minimum Essential Forces (MEF). Konsep ini lahir dari kesadaran bahwa kekuatan pertahanan tidak dapat dibangun secara maksimalistik tanpa mempertimbangkan keterbatasan sumber daya.
MEF menawarkan kerangka yang rasional: membangun kekuatan minimum yang esensial, cukup untuk menjaga kedaulatan negara, namun tetap realistis dalam konteks kemampuan anggaran. Pendekatan ini menolak logika “perlombaan senjata” yang tidak proporsional, dan menggantinya dengan prinsip prioritas, efisiensi, dan akuntabilitas.
Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, konsep ini diadopsi secara resmi dan menjadi rujukan utama dalam pembangunan kekuatan TNI.
Dalam perspektif ekonomi pertahanan, MEF mencerminkan upaya optimalisasi sumber daya terbatas untuk mencapai efek strategis maksimal.
Lebih dari itu, MEF juga mengandung dimensi etis, bahwa kekuatan militer harus dibangun secara bertanggung jawab, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan riil negara, bukan ambisi simbolik.
Pertahanan Non-Militer dan Paradigma Total Defence
Salah satu pemikiran Prof. Juwono yang seringkali kurang mendapat sorotan, namun memiliki kedalaman konseptual yang tinggi, adalah gagasan tentang pertahanan non-militer. Dalam pandangannya, ancaman terhadap negara tidak lagi bersifat tunggal dan konvensional.
Ia melihat bahwa tantangan terhadap kedaulatan dapat muncul dari berbagai dimensi, seperti ketertinggalan teknologi, lemahnya kualitas sumber daya manusia, ketimpangan sosial, hingga erosi nilai-nilai kebangsaan. Oleh karena itu, pertahanan tidak bisa hanya dipahami dalam kerangka militeristik.
Gagasan ini kemudian berkembang menjadi pendekatan total defence, di mana seluruh elemen bangsa – negara, masyarakat, dan individu – memiliki peran dalam menjaga ketahanan nasional. Dalam konteks ini, pembangunan pendidikan, penguatan riset, serta pembinaan karakter bangsa menjadi bagian integral dari sistem pertahanan.
Jika ditarik ke dalam diskursus keamanan kontemporer, pemikiran ini sejalan dengan konsep human security dan comprehensive security, yang menempatkan manusia sebagai pusat dari sistem keamanan.
Institusionalisasi Pemikiran Strategis
Warisan paling konkret dari visi intelektual Prof. Juwono adalah pendirian Universitas Pertahanan Republik Indonesia (UNHAN RI). Institusi ini tidak hanya merupakan proyek pendidikan, tetapi juga manifestasi dari keyakinannya bahwa pertahanan negara membutuhkan basis pengetahuan yang kuat.
Sebagai bagian dari proses awal perintisan Universitas Pertahanan, saya menyaksikan secara langsung bagaimana beliau merumuskan arah institusi ini. Ia menekankan pentingnya integrasi antara perspektif sipil dan militer, serta perlunya pendekatan multidisiplin dalam studi pertahanan.
Unhan dirancang bukan sebagai sekolah militer dalam pengertian tradisional, melainkan sebagai pusat kajian strategis yang mampu menghasilkan pemikir, analis, dan pembuat kebijakan di bidang pertahanan. Dengan demikian, ia berfungsi sebagai think tank sekaligus institusi pendidikan tinggi yang berorientasi pada masa depan.
Dalam konteks pembangunan kapasitas nasional, Unhan menjadi instrumen penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang tidak hanya memahami aspek teknis pertahanan, tetapi juga memiliki kemampuan analitis dalam membaca dinamika global.
Transparansi dan Reformasi Tata Kelola Pertahanan
Aspek lain yang tidak kalah penting dari kontribusi Prof. Juwono adalah komitmennya terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam sektor pertahanan. Pada masa awal reformasi, praktik pengelolaan anggaran pertahanan masih diwarnai oleh tingginya proporsi off-budget spending.
Prof. Juwono secara terbuka mengkritik kondisi tersebut dan mendorong integrasi anggaran ke dalam sistem keuangan negara. Ia juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap proses pengadaan alutsista untuk mencegah praktik korupsi dan penyalahgunaan kewenangan.
Dalam perspektif tata kelola pemerintahan, langkah ini merupakan bagian dari upaya membangun good governance di sektor yang selama ini relatif tertutup. Transparansi tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memperkuat legitimasi publik terhadap institusi pertahanan.
Refleksi dan Keberlanjutan Warisan
Sebagai Perwira TNI Angkatan Laut dengan pangkat Laksamana Muda, saya memandang kepergian Prof. Juwono Sudarsono sebagai kehilangan seorang pemikir strategis yang mampu menjembatani dunia sipil dan militer dengan kedalaman yang jarang dimiliki.
“Innalillahi wa inna ilaihi raji’un…, Semoga segala amal ibadah dan pengabdian beliau diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa, serta keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan.”
Pada akhirnya, warisan Prof. Juwono Sudarsono tidak terletak pada jabatan yang pernah ia emban, melainkan pada kerangka berpikir yang ia tinggalkan. Ia menunjukkan bahwa pertahanan negara yang kuat tidak hanya dibangun dengan kekuatan militer, tetapi juga dengan kedewasaan sipil, rasionalitas kebijakan, dan kedalaman intelektual.
Dalam dunia yang terus berubah, gagasan-gagasan tersebut tetap menjadi kompas yang relevan. Dan mungkin, di situlah letak keabadian seorang pemikir. Bahwa ia terus hadir, tidak dalam wujud fisik, tetapi dalam arah yang ia tinggalkan bagi bangsanya. Terimakasih Prof. Juwono Sudarsono.
