JAKARTA – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, kembali menegaskan komitmennya untuk memberantas kebocoran kekayaan negara yang telah berlangsung lama.
Dalam dua kesempatan terpisah, yakni Sidang Tahunan MPR RI dan Forbes Global CEO Conference 2025, Presiden menyatakan bahwa praktik ini tidak hanya merugikan tetapi juga mengancam kedaulatan ekonomi Indonesia.
Sejak awal perjuangan politiknya, Prabowo konsisten menyoroti masalah kebocoran kekayaan negara. Dalam pidatonya, ia memberikan analogi yang gamblang,
“Negara seperti tubuh manusia dan kekayaan negara sebagai darahnya. Apabila darah terus mengalir ke luar, maka pada satu titik badan tersebut akan mati,” lugasnya.
Presiden memperingatkan, jika kebocoran besar-besaran yang menyebabkan aliran dana ke luar negeri ini terus dibiarkan, Indonesia berpotensi menjadi negara gagal.
Pernyataan tegas ini meneguhkan fokus pemerintahannya pada penegakan hukum dan penghentian praktik ekonomi ilegal.
Sebagai bentuk aksi nyata, Presiden Prabowo mengungkapkan operasi militer besar-besaran di Kepulauan Bangka Belitung (Babel).
Tindakan ini diambil untuk menanggapi laporan mencengangkan mengenai 1.000 tambang timah ilegal yang beroperasi di wilayah tersebut.
“Kami memblokir kedua pulau tersebut. Tidak ada kapal yang boleh masuk atau keluar, tanpa kami tahu apa yang ada di dalamnya,” tegas Prabowo.
Operasi yang melibatkan kapal perang, pesawat, helikopter, dan drone ini telah membuahkan hasil. Sebuah kapal sampan yang memuat berpeti-peti batangan timah dan logam tanah jarang berhasil disita.
Dari operasi ini, pemerintah memperkirakan telah menyelamatkan negara dari kerugian sebesar beberapa miliar dolar AS. Dampak positifnya sudah terlihat. “Tahun depan produksi timah diharapkan bisa kembali ke posisi semula. Dan seharusnya bisa mendapatkan tiga atau empat kali lipat pendapatan dari tahun lalu,” ujar Prabowo.
Penyelamatan 3.7 Juta Hektare Sawit Ilegal dan Penegakan Hukum tanpa Kompromi
Masalah lain yang mendapat perhatian serius adalah perkebunan kelapa sawit ilegal. Presiden mengungkapkan, terdapat 5 juta hektare lahan sawit yang melanggar hukum.
Dengan berpegang pada sumpah jabatannya untuk menegakkan hukum, Prabowo memerintahkan Jaksa Agung dan BPKP untuk melakukan investigasi dan mencabut konsesi jika terbukti melanggar.
Hingga saat ini, pemerintah telah berhasil memulihkan 3.7 juta hektare lahan. Untuk kasus yang menantang, di mana eksekusi terhambat meski sudah ada putusan Mahkamah Agung, Presiden tak ragu mengerahkan TNI untuk mendampingi proses hukum.
“Saya perintahkan TNI untuk mendampingi Kejaksaan Agung., 100 ribu hektare kita ambil alih dan tidak ada masalah,” tegasnya, menunjukkan komitmennya yang tak tergoyahkan.
Memegang teguh perintah Undang undang Dasar (UUD), Prabowo meminta dukungan rakyat Indonesia untuk bersama – sama melindungi dan menjaga kekayaan alam, agar tidak ada lagi yang menyalahgunakan.
“Saya benar-benar tidak membenci siapa pun tetapi saya katakan bahwa perintah UUD, perintah pendiri bangsa kita adalah bahwa bumi, air, dan semua kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat itu adalah perintah UUD kita dan hanya itu yang bisa menyelamatkan anak-anak dan cucu-cucu kita,” ujarnya, dikutip dari Munas PKS pekan lalu.
Dengan langkah-langkah tegas ini, Pemerintah Prabowo Subianto mengirim sinyal kuat bahwa era penjarahan kekayaan negara telah berakhir.
Penegakan hukum dan penyelamatan aset negara menjadi prioritas utama untuk membangun fondasi ekonomi Indonesia yang lebih berdaulat dan kuat.
Sumber: CNBC /GRD
