JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa seleksi kepemimpinan di tubuh Tentara Nasional Indonesia (TNI) harus berlandaskan pada prestasi, pengabdian, dan kecintaan terhadap Tanah Air, bukan lagi sekadar soal senioritas.
Arahan tegas ini disampaikannya dalam amanat sebagai inspektur upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) TNI ke-79 di Jakarta, Minggu (5/10/2025).
Pernyataan Presiden Prabowo ini langsung memantik perbincangan serius di kalangan pengamat pertahanan mengenai masa depan regenerasi kepemimpinan TNI.
Menanggapi hal tersebut, Pengamat Pertahanan dan Keamanan sekaligus kandidat Doktor Ilmu Ketahanan Nasional UGM, Septiawan, menilai amanat Presiden Prabowo sangat krusial bagi pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) TNI.
“Amanat Presiden ini sangat penting bagi pembangunan sumber daya manusia TNI. Regenerasi harus berjalan dengan sehat dan profesional, tanpa mengabaikan prinsip meritokrasi,” ujar Septiawan, Minggu (5/10/2025).
Menurut Septiawan, arahan Presiden Prabowo merupakan sinyal kuat untuk memperbaiki sistem promosi jabatan di lingkungan militer agar lebih objektif dan transparan.
Namun, ia mengingatkan bahwa tantangan terbesar justru terletak pada konsistensi pelaksanaannya di lapangan.
Septiawan mengungkapkan, dalam praktiknya, masih ditemui kendala dalam menerapkan sistem promosi berbasis prestasi murni.
“Masih ada kecenderungan percepatan promosi bagi personel tertentu karena faktor kedekatan dengan elite atau pertimbangan politis. Hal ini bisa mengaburkan prinsip merit yang diinginkan Presiden Prabowo,” tegasnya.
Founder IDSF (Indonesia Defense & Security Forum) ini menjelaskan bahwa tidak semua matra (angkatan) dalam TNI memiliki sistem promosi yang seragam. Beberapa di antaranya sudah mulai menyesuaikan dengan prinsip meritokrasi, namun sebagian lainnya masih mempertahankan pola lama yang menonjolkan senioritas dan loyalitas personal.
Lebih lanjut, Septiawan membeberkan beberapa fenomena yang kerap terjadi.
“Kadang, penempatan jabatan tidak mempertimbangkan latar belakang pendidikan, pengalaman kedinasan, atau kinerja. Ada juga praktik ‘menahan posisi’ bagi personel yang tidak diinginkan untuk promosi, demi menjaga stabilitas satuan,” tambahnya.
Ia menilai, regenerasi kepemimpinan TNI seharusnya mempertimbangkan performa satuan secara komprehensif, bukan sekadar keinginan pimpinan semata.
Dengan demikian, transformasi sistem promosi yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dapat benar-benar melahirkan pimpinan TNI yang profesional, berintegritas, dan siap menghadapi tantangan kompleks di masa depan.
(Gas/par)
