JAKARTA – Di balik gemuruh peringatan Hari Tani Nasional (HTN) yang kerap hanya diisi dengan seremonial dan janji manis, sebuah langkah konkret justru lahir dari jantung legislatif. Wakil Ketua DPR RI, Prof. H. Sufmi Dasco Ahmad, mengambil inisiatif yang disebut-sebut sebagai “politik keberpihakan yang progresif”.
Tidak hanya hadir sebagai representasi negara, Dasco secara aktif menghadirkan sejumlah menteri kabinet dan pejabat strategis lainnya dalam sebuah audiensi khusus dengan organisasi tani dan buruh.
Langkah kolaboratif ini dinilai membuka ruang dialog yang setara bagi para pahlawan pangan yang kerap suaranya tenggelam di balik kebisingan politik ibukota.
Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Al-Washliyah (PP GPA), Aminullah Siagian, yang hadir dalam pertemuan tersebut, menyampaikan apresiasi mendalam.
“Apa yang dilakukan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad patut kita apresiasi. Menghadirkan para menteri dalam audiensi bersama organisasi tani dan buruh adalah langkah nyata dan aspiratif, bukan basa-basi,” tegas Aminullah dari Jakarta, lansir dari Remol, Kamis (25/9/2025).
Di negeri agraris yang ironisnya masih menyisakan luka panjang konflik agraria dan ketimpangan lahan, langkah Dasco ini menyentuh hati nurani. Bukan sekadar mendengar, tetapi memastikan suara petani didengar langsung oleh para pemegang kebijakan tertinggi.
Aminullah melihat momen ini sebagai sebuah momentum politik baru yang harus ditangkap. Harapannya, ini adalah awal dari jalan panjang menuju reforma agraria sejati yang selama ini hanya menjadi jargon kampanye.
“Kita tidak ingin reforma agraria hanya jadi jargon politik. Pembentukan badan pelaksana harus melibatkan masyarakat sipil, organisasi tani, buruh, serta komunitas adat,” tutur Amin, menegaskan pentingnya inklusivitas dalam setiap kebijakan.
Komitmen DPR RI untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) Reforma Agraria dan badan pelaksananya di tingkat daerah dianggap sebagai jawaban awal yang ditunggu-tunggu. Ini adalah secercah harapan bagi jutaan petani gurem, buruh kebun, dan masyarakat adat yang tumpah darahnya kerap diperebutkan, namun nasibnya terabaikan.
Namun, sejarah membuktikan, harapan seringkali berakhir pada kekecewaan. Aminullah Siagian pun menyerukan kepada seluruh elemen bangsa, dari organisasi pemuda, lembaga swadaya masyarakat, hingga akademisi, untuk bersama-sama mengawal proses ini.
“Langkah cepat ini harus dilihat sebagai awal momentum politik baru dalam menjalankan reforma agraria sejati,” imbuhnya.
Perjuangan ini bukan lagi sekadar tentang kepemilikan sepetak tanah, tetapi tentang menghadirkan keadilan agraria, mewujudkan kedaulatan pangan, dan memulihkan kesejahteraan rakyat desa sebagai tulang punggung bangsa.
Kini, bola ada di tangan DPR dan Pemerintah. Masyarakatakat menunggu tindak lanjut nyata. Apakah langkah Pak Dasco ini akan menjadi babak baru sejarah agraria Indonesia, atau hanya akan menjadi catatan kaki yang terlupakan dalam buku politik negeri ini? Hanya waktu dan komitmen yang akan membuktikannya.
(Remol/grd)
