BOGOR – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara mendadak memanggil sejumlah menteri kabinet dan pimpinan lembaga penegak hukum tinggi negara untuk sebuah pertemuan tertutup di Kediaman Pribadinya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Selasa malam (19/8/2025).
Pertemuan yang berlangsung intensif selama lebih dari empat jam tersebut fokus membahas strategi penertiban kawasan hutan dan tambang ilegal.
Pemanggilan mendadak ini menegaskan komitmen kuat pemerintahan Prabowo Subianto dalam memberantas praktik ilegal yang merusak lingkungan dan merugikan negara, seperti yang telah dijanjikan dalam pidato kenegaraannya.
Berdasarkan keterangan resmi Sekretaris Kabinet (Seskab), Teddy Indra Wijaya, pertemuan digelar secara tertutup dan dihadiri oleh para pejabat kunci. Agenda utamanya adalah meminta pembaruan perkembangan (update) terbaru mengenai persoalan penertiban di sektor kehutanan dan pertambangan.
“Dalam pertemuan tertutup selama lebih dari 4 jam tersebut, Presiden Prabowo meminta update perkembangan beberapa persoalan terkait penertiban kawasan hutan dan tambang ilegal,” jelas Seskab Teddy dalam rilis tertulisnya, seperti dikutip dari Badan Pengelola Media Internasional (BPMI) Setpres.
Seskab Teddy menegaskan bahwa arah pembahasan dalam pertemuan ini merupakan turunan langsung dari komitmen yang disampaikan Presiden Prabowo dalam Pidato Kenegaraan pertamanya. Saat itu, Presiden dengan tegas menyatakan perang terhadap pelanggaran hukum, tanpa pandang bulu.
“Pesan Presiden sangat jelas dan tegas ‘Selama saya menjabat Presiden Republik Indonesia, jangan pernah anggap yang besar dan yang kaya bisa bertindak seenaknya’. Pertemuan di Hambalang ini adalah implementasi nyata dari pesan tersebut, menunjukkan bahwa pemerintah serius dan tidak main-main,” tegas Teddy.
Pertemuan ini dinilai sebagai langkah proaktif dan hands-on dari Presiden Prabowo untuk memastikan koordinasi yang ketat antarlembaga dalam menangani kasus-kasus yang kompleks dan melibatkan aktor-aktor kuat.
Pertemuan penting ini dihadiri oleh jajaran menteri koordinator, menteri teknis, serta pimpinan tertinggi aparat penegak hukum (Trias Politika), menunjukkan pendekatan yang menyeluruh (whole of government).
Yang hadir antara lain, mnteri Koordinator Bidang Pangan: Zulkifli Hasan, Menteri Dalam Negeri: Jenderal Pol. (Purn.) Tito Karnavian, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM): Bahlil Lahadalia, Menteri Luar Negeri: Sugiono, Menteri Sekretaris Negara: Prasetyo Hadi, Jaksa Agung: ST Burhanuddin, Kapolri: Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI: Jenderal TNI Agus Subiyanto.
Kehadiran para pimpinan lembaga penegak hukum menandakan bahwa pemerintah sedang menyiapkan langkah-langkah penindakan hukum yang tegas dan terkoordinir.
Apa Implikasinya?
Pertemuan mendadak ini mengirimkan sinyal kuat kepada pelaku usaha, pemegang konsesi, dan masyarakat luas. Pemerintah Prabowo Subianto tidak akan tolerir terhadap segala bentuk aktivitas ilegal, terutama yang menyangkut sumber daya alam (SDA).
Langkah ini diperkirakan akan segera diikuti dengan operasi-operasi gabungan di lapangan oleh TNI, Polri, dan kementerian terkait untuk membersihkan praktik-praktik tambang ilegal dan perambahan hutan yang selama ini marak.
Lanjutkan pantauan untuk perkembangan berita terbaru mengenai kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto.
(Gea/BPMI)
