JAKARTA – Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI/Indonesia Coast Guard) menerima kunjungan kerja dari Dewan Pertahanan Nasional (DPN) guna membahas sinergi strategis dalam memperkuat sistem pertahanan negara, khususnya di sektor maritim. Pertemuan ini menekankan pentingnya kebijakan terpadu untuk menghadapi dinamika ancaman global.
Dipimpin oleh Deputi Geostrategi DPN, Mayjen TNI Ari Yulianto, S.I.P., M.H.I., delegasi DPN memaparkan peran lembaganya dalam merumuskan kebijakan pertahanan nasional berbasis IPOLEKSOSBUDHANKAM (Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, dan Pertahanan Keamanan). DPN juga menyoroti urgensi adaptasi kebijakan maritim terhadap tantangan seperti keamanan laut, kedaulatan wilayah, dan kejahatan lintas negara.
Kepala Bakamla RI, Laksdya TNI Dr. Irvansyah, S.H., M.Tr.Opsla., menyatakan bahwa kolaborasi antarlembaga merupakan kunci keberhasilan pertahanan nasional.
“Bakamla RI siap bersinergi dengan DPN untuk menyusun strategi maritim yang responsif dan berkelanjutan,” tegasnya.
Pertemuan ini menghasilkan beberapa poin kritis:
1.Peningkatan kapasitas pengawasan maritim melalui teknologi mutakhir.
2. Optimalisasi peran Bakamla RI sebagai garda terdepan keamanan laut.
3. Penajaman kebijakan geopolitik untuk antisipasi ancaman asimetris.
Diskusi juga menyentuh isu keamanan perbatasan, illegal fishing, dan kejahatan siber di sektor kelautan, yang membutuhkan pendekatan lintas sektor.
(Pen)
