GURINDAM.ID – Pemerintah Indonesia telah memulai proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2026 dengan fokus pada kebutuhan belanja 98 Kementerian dan Lembaga (K/L).
Proses krusial ini mengawali implementasi kebijakan fiskal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di tahun mendatang lebih condong memberikan perhatian penuh bagi rakyat melalui Makan Gizi Gratis.
Berdasarkan dokumen resmi Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026 yang dirilis, terungkap adanya perubahan signifikan dalam peta alokasi anggaran.
Yang paling mencolok adalah Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tidak lagi menempati posisi teratas dalam daftar 10 K/L dengan anggaran terbesar untuk tahun anggaran 2026. Pergeseran ini mengindikasikan potensi perubahan fokus belanja pemerintah.
“Seluruh kebijakan Belanja K/L akan dilaksanakan oleh 98 K/L pada tahun anggaran 2026,” jelas dokumen KEM-PPKF yang dikutip Selasa (10/6/2025). Namun, penetapan akhir alokasi anggaran masih melalui proses panjang dan ketat.
10 K/L dengan Anggaran Terbesar 2026:
1. Badan Gizi Nasional (BGN): Rp 217,86 triliun
2. Kementerian Pertahanan : Rp 167,4 triliun
3. Kepolisian RI (Polri): Rp 109,67 triliun
4. Kementerian Kesehatan : Rp 104,35 triliun
5. Kementerian Sosial : Rp 76,04 triliun
6. Kementerian Agama : Rp 75,21 triliun
7. Kementerian Pekerjaan Umum : Rp 70,85 triliun
8. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemdiktisaintek) : Rp 55,45 triliun
9. Kementerian Keuangan : Rp 47,13 triliun
10. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen): Rp 33,65 triliun.
Posisi teratas dengan anggaran paling jumbo ditempati Badan Gizi Nasional (BGN) yakni Rp 217,86 triliun. Lembaga baru tersebut menggeser posisi Kementerian Pertahanan yang pada 2025 menempati posisi pertama kementerian dengan anggaran terbesar.
Dukungan anggaran BGN tersebut untuk melaksanakan program unggulan Prabowo yakni Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini dirancang untuk memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi rakyat Indonesia.
Kendati demikian, sektor pertahanan dan keamanan tetap memperoleh porsi besar, peningkatan alokasi anggaran ke sektor kesehatan, pendidikan, dan sosial menunjukkan arah pembangunan yang lebih seimbang.
Dengan total alokasi lebih dari seribu triliun rupiah, anggaran kementerian dan lembaga tahun 2026 menjadi instrumen penting untuk mewujudkan target pembangunan nasional.
Sumber: Detik/grd
