NATUNA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan masih banyak Wilayah Kerja (WK) migas yang sudah berizin tetapi tidak dioperasikan, menyebabkan potensi produksi nasional terhambat.
Dalam kunjungannya ke Lapangan Forel dan Terubuk di FPSO Marlin Natuna, Bahlil meminta Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan untuk mengevaluasi izin-izin tersebut.
Bahlil menyatakan, beberapa blok migas khususnya di Natuna masih terbengkalai meski memiliki potensi produksi 5.000–7.000 barel per hari.
“Kami laporkan ke Bapak Presiden bahwa banyak blok migas sudah dipegang lama tapi tidak dikerjakan. Ini bisa tingkatkan produksi signifikan,” tegas Bahlil, Jumat (16/5).
Ia memohon izin Presiden untuk:
1. Evaluasi izin KKKS (Kontraktor Migas) yang tidak aktif.
2. Alihkan blok mangkrak ke kontraktor lain yang lebih siap.
3. Tingkatkan lifting migas demi capai target kedaulatan energi.
Kementerian ESDM telah terbitkan Kepmen ESDM No. 110.K/2024 tentang pengembalian WK migas yang tidak diusahakan. Kriteria blok dinilai mangkrak meliputi: Lapangan tidak berproduksi 2 tahun berturut-turut.
Plan of Development (POD) tidak dikerjakan dalam 2 tahun.
Struktur discovery tidak ditindaklanjuti dalam 3 tahun.
Produksi Perdana Lapangan Forel & Terubuk
Dalam acara yang sama, Presiden Prabowo meresmikan produksi perdana, Lapangan Forel: Produksi 10.000 BOPD (potensi capai 13.500 BOPD).
Lapangan Terubuk: Produksi awal 4.000 BOPD, ditargetkan 6.500 BOPD + 60 MMSCFD gas pada Oktober 2025.
Total investasi USD 600 juta, menyerap 2.300 tenaga kerja.
Dampak Revitalisasi Blok Mangkrak
Jika izin migas mangkrak ditata ulang, Kementerian ESDM yakin dapat: Tingkatkan produksi migas nasional. Dorong investasi baru di sektor hulu migas. Serta Percepat target kedaulatan energi Indonesia.
Sumber: ESDM/Grd
