Viral Bupati Natuna Cen Sui Lan Dipanggil KPK, Ternyata Ini Fakta Sebenarnya

menghadiri Rapat Koordinasi Penguatan Sinergi Kolaborasi antara KPK dan Pemerintah Daerah dalam Rangka Pemberantasan Korupsi, Rabu (14/05/2025) di Aula Bhineka Tunggal Ika Lantai 6, Gedung Merah Putih KPK RI Jakarta
menghadiri Rapat Koordinasi Penguatan Sinergi Kolaborasi antara KPK dan Pemerintah Daerah dalam Rangka Pemberantasan Korupsi, Rabu (14/05/2025) di Aula Bhineka Tunggal Ika Lantai 6, Gedung Merah Putih KPK RI Jakarta

NATUNA – Ramai beredar informasi mengejutkan di media sosial yang menyebut Bupati Natuna Cen Sui Lan dan sejumlah pejabat setempat dipanggil KPK terkait dugaan penyelewengan Dana Pajak Hasil Galian C (PHC) Rp10 miliar. Namun, fakta sebenarnya jauh berbeda.

Pemerintah Kabupaten Natuna melalui Sekretaris Daerah Boy Wijanarko memberikan penjelasan tegas:

“Kegiatan Ini adalah undangan resmi KPK untuk Rapat Koordinasi Nasional, bukan pemeriksaan kasus korupsi,” tegas Boy.

Berikut fakta lengkapnya:  Acara Rapat Koordinasi Penguatan Sinergi KPK-Pemda Wilayah I, Tempat aula Bhineka Tunggal Ika, Gedung KPK Jakarta  Tanggal, Rabu, 14 Mei 2025, Dasar Surat Undangan KPK No. B/2481/KSP.00/70.72/04/2025

Dalam pernyataan resminya, Bupati Cen Sui Lan menegaskan, “Kehadiran kami di KPK adalah bukti komitmen Natuna melawan korupsi. Kami justru sedang memperkuat kolaborasi untuk transparansi keuangan daerah,” tegas Bupati Cen Sui lan.

Mengapa Informasi Ini Penting?  

1. Luruskan Misinformasi: Kabar “pemanggilan KPK” berpotensi merusak reputasi pemerintah daerah

2. Transparansi Anggaran: Natuna sedang gencar tingkatkan akuntabilitas dana PHC

3. Sinergi Nasional: Rakor ini dihadiri kepala daerah se-Indonesia untuk percepat pemberantasan korupsi.

Pemkab Natuna berkomitmen akan terus memperkuat sinergi dengan Kejaksaan, Kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna menciptakan pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada pelayanan publik.

“Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang merusak dan menghambat pembangunan. Kami tidak akan kompromi,” ujarnya.

Untuk itu Bupati Natuna mengajak seluruh lapisan masyarakat menjadi mitra aktif dalam pengawasan.

“Masyarakat adalah ujung tombak perubahan. Jika menemukan indikasi penyimpangan, laporkan Bersama-sama, kita wujudkan Kabupaten Natuna yang maju, adil, dan bebas korupsi,” pungkasnya.

Sebagai wilayah strategis dengan potensi sumber daya alam yang besar, Natuna terus berbenah dalam tata kelola pemerintahan dan pengelolaan anggaran agar dapat membawa manfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat.

(Grd)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *