BATAM – Dalam pusaran wacana publik yang menghangat, nama Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, kembali mengemuka. Bukan karena kebijakan atau gebrakan pembangunan, melainkan tudingan yang menyebutnya menjalani gaya hidup mewah, tak sejalan dengan kemampuan fiskal daerah yang ia pimpin. Namun, suara pembelaan pun hadir tegas, jernih, dan tak gentar.
Adalah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Projo Kepri, yang tampil mengedepankan logika dan nurani.
Ketua DPD Projo Kepri, Ibal Zulfianto, tak tinggal diam melihat tudingan tanpa rujukan itu tersebar luas di ruang publik.
“Apa yang disebut oleh tokoh tanpa nama dalam artikel tersebut, bagi kami sangat mengada-ada. Kalau disebut mewah, mewahnya di mana? Masyarakat Kepri tahu benar bagaimana kesederhanaan Pak Ansar. Ini bukan kritik, ini sudah menyentuh wilayah fitnah,” tegas Ibal, dalam keterangan diterima gurindam.id, Sabtu (10/5).
Menurut Ibal, jauh sebelum menjabat sebagai gubernur, Ansar Ahmad telah dikenal sebagai sosok yang bersahaja.
Ia bukan tokoh yang silau akan gemerlap kekuasaan, melainkan pemimpin yang lahir dari denyut nadi masyarakat pesisir, yang mengerti arti perjuangan dan makna kesederhanaan.
“Semua masyarakat tahu, dari Bintan hingga Natuna, bahwa Pak Ansar bukan orang yang hidup dalam kemewahan. Apa yang dituduhkan itu ibarat menabur angin kebencian dalam ladang logika,” ujarnya.
Ibal menyoroti ketidakjelasan narasi yang diangkat media. Tokoh yang disebut menuding, namun enggan mengungkap jati diri. Bukti pun tak disuguhkan, hanya opini yang menggantung di udara.
“Kalau benar ada gaya hidup mewah yang dilihat, sebutkan. Jangan lempar batu sembunyi tangan. Masyarakat sekarang tidak bisa dibodohi dengan narasi yang menggiring opini tanpa dasar,” ucapnya tegas.
Awal Mula Riuh Tuduhan
Riuh tudingan ini bermula dari sebuah artikel yang dipublikasikan media lokal kepri yang menyoroti penampilan Gubernur Ansar Ahmad dan mempertanyakan kecocokannya dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kepri.
Narasumber yang tidak disebutkan identitasnya menyampaikan bahwa gaya hidup sang gubernur mengundang tanya.
“Apakah peningkatan PAD Kepri sebanding dengan gaya hidup sang gubernur? Ini hal yang patut dicermati,” ujar narasumber dalam artikel tersebut.
Namun hingga kini, belum ada tanggapan resmi dari Gubernur Ansar Ahmad maupun Pemerintah Provinsi Kepri.
Di tengah riuhnya wacana, DPD Projo Kepri mengajak masyarakat untuk tetap jernih dan objektif. Menilai pemimpin bukan dari asumsi atau dugaan, melainkan dari kerja nyata dan pengabdian yang telah diberikan.
“Kami percaya masyarakat Kepri cukup cerdas untuk memilah mana opini, mana fakta. Jangan biarkan sentimen menenggelamkan kebenaran,” tutup Ibal Zulfianto dengan mantap.
(Grd/rls)
