Ketua Fraksi Gerindra Kritik Dishub Kepri: Pembangunan Pelabuhan Strategis Diabaikan
KEPULAUAN RIAU – Ketua Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Marzuki SH, melayangkan kritik pedas terhadap Dinas Perhubungan (Dishub) Kepri dalam rapat Panitia Khusus (Pansus) LKPJ pada Senin (5/5/2025).
Beredar di media sosial potongan video Marzuki tengah mepertegas perjuangan kebutuhan rakyat. Pihaknya menuding Dishub mengabaikan kepentingan masyarakat kepulauan, khususnya di Natuna dan Anambas, setelah pembatalan pembangunan empat pelabuhan strategis dengan alasan efisiensi.
Pembatalan Proyek: Gagal Pahami Prioritas atau Pemborosan?
Marzuki menegaskan, pembatalan proyek pelabuhan bukan sekadar masalah efisiensi, melainkan kegagalan memahami kebutuhan vital masyarakat kepulauan.
“Ini bukan soal efisiensi, ini persoalan gagal memahami prioritas. Natuna dan Anambas hidup dari konektivitas laut. Ketika pelabuhan dibatalkan, yang ditinggalkan adalah rakyat,” tegasnya.
Ia juga menyoroti lambannya respons Dishub terhadap LKPJ 2023, di mana tidak hanya proyek yang mandek, tetapi juga minimnya akuntabilitas dinas tersebut terhadap program yang telah direncanakan.
Dalam rapat tersebut, Marzuki memberikan contoh nyata pembangunan pelabuhan HDPE Sedanau yang kini nyaris tak termanfaatkan.
Menurutnya, hal ini membuktikan perencanaan yang tidak matang dan studi kebutuhan yang tidak serius.
“Ini bukti perencanaan asal jadi. Pelabuhan dibangun tanpa analisis mendalam. Hasilnya? Pemborosan APBD. Jangan sampai proyek pelabuhan hanya jadi formalitas laporan, bukan solusi nyata,” tegas Marzuki.
Politisi Gerindra ini juga mendesak Dishub Kepri untuk tidak mengabaikan pembangunan pelabuhan pengumpal di Pulau Tiga, mengingat wilayah tersebut sangat bergantung pada transportasi laut.
Ia meminta Dishub segera melakukan pemetaan menyeluruh terhadap seluruh pelabuhan, baik yang sudah dibangun maupun yang masih dalam perencanaan, termasuk evaluasi pemanfaatannya.
“Jangan tunggu viral dulu baru sibuk klarifikasi. Warga kepulauan butuh pelayanan, bukan janji. Jangan sampai pembangunan hanya fokus di daratan, sementara wilayah perbatasan dianggap beban ini keliru,” tegas Marzuki.
Dukungan terhadap kritik Marzuki juga datang dari Abdullah, warga Natuna, yang menyatakan bahwa aspirasi masyarakat kepulauan kerap diabaikan.
“Warga Natuna dan Anambas sangat tidak diperhatikan. Apa yang disampaikan wakil rakyat itulah suara kami,” tegas Abdullah.
Kritik Marzuki menyoroti persoalan mendasar dalam tata kelola infrastruktur di Kepri:
1. Minimnya perencanaan berbasis kebutuhan
2. Lambannya eksekusi proyek strategis
3. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas
Masyarakat menunggu tindak lanjut konkret dari Dishub Kepri untuk memastikan konektivitas laut Natuna-Anambas tidak semakin terpuruk.
(Grd)
