JAKARTA – Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali menegaskan bahwa pengamanan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) oleh TNI Angkatan Laut (AL) dan TNI Angkatan Udara (AU) berjalan secara rutin dan terkoordinasi dengan baik. Hal ini disampaikan dalam Rapat Strategis Komisi I DPR RI bersama Menteri Pertahanan (Menhan) Letjen TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, serta para Kepala Staf Angkatan, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.
ALKI merupakan lintas laut yang diizinkan bagi kapal asing untuk melintasi perairan Indonesia. Kasal menyatakan bahwa TNI AL dan TNI AU telah menjalin interoperabilitas kuat dalam mengawasi ketiga jalur ALKI (ALKI 1, ALKI 2, dan ALKI 3).
“Saat menjabat sebagai Pangkogabwilhan I, saya bisa berkoordinasi langsung dengan KRI dan satuan di pulau terluar melalui pesawat TNI AU,” ujar Laksamana Ali.
Selain membahas pengamanan ALKI, rapat yang dipimpin Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto ini juga membahas kesejahteraan prajurit TNI, termasuk usulan kenaikan tunjangan operasional.
Menhan Sjafrie Sjamsoeddin mengusulkan kenaikan tunjangan operasi sebesar 75% khususnya bagi prajurit yang bertugas di daerah operasi, perbatasan, dan pulau terluar. Bahkan, Menhan menegaskan, “Kalau perlu, kita naikkan 100%,” paparnya.
Saat ini, usulan tersebut telah masuk tahap administrasi dan persetujuan melalui Peraturan Presiden (Perpres).
Dalam rapat tersebut, Komisi I DPR RI juga mendorong peningkatan fasilitas perumahan bagi prajurit. Pembahasan ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk memperkuat pertahanan negara sekaligus meningkatkan kesejahteraan prajurit.
Panglima TNI Agus Subiyanto menyambut baik usulan tersebut, menekankan bahwa dukungan optimal bagi prajurit akan memperkuat keamanan nasional.
(Pen/grd)
