JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR) Maruarar Sirait (Ara) menegaskan komitmen pemerintah dalam mewujudkan Program 3 Juta Rumah per tahun, meski dihadapkan pada tantangan keterbatasan anggaran dan strategi pendanaan.
Hal ini disampaikan dalam rapat internal Kementerian PUPR sekaligus buka puasa bersama jajaran eselon 2 dan 3 di Jakarta, Senin (3/3/2025) lalu.
“Target kita besar, tetapi kita harus cerdas dalam menyusun strategi pendanaan, pengadaan lahan, dan memastikan bantuan tepat sasaran. Pengembang adalah jembatan antara pemerintah dan masyarakat, karena itu prinsip keadilan harus dijunjung tinggi,” tegas Menteri Ara.
Menteri Ara mengingatkan pentingnya kultur kerja berbasis integritas, pelayanan terbaik, dan komunikasi terbuka di lingkungan Kementerian PUPR.
“Kita bangun budaya kerja yang efisien, kolaboratif, dan berorientasi pada hasil. Kementerian PUPR adalah rumah bersama bagi banyak latar belakang, karena itu kedekatan tim harus diperkuat,” ujarnya.
Menanggapi program strategis ini, Riky Rinovsky, pemerhati sosial dan penggiat pembangunan di wilayah terluar Indonesia, menyoroti pentingnya pemerataan pembangunan perumahan hingga ke daerah Natuna, Anambas, dan pulau-pulau terdepan lainnya.
“Kami berharap Program 3 Juta Rumah tidak hanya fokus di Jawa, tetapi juga menyentuh masyarakat di wilayah perbatasan. Masyarakat Natuna, Anambas, dan pulau terluar lain juga berhak mendapatkan akses perumahan layak,” tegas Rinovsky.
Ia menekankan bahwa pembangunan perumahan tidak boleh sentralistik, melainkan harus melibatkan peran aktif pemerintah daerah dan kearifan lokal.
“Pemerintah daerah harus diberdayakan untuk mengoptimalkan potensi lokal. Partisipasi masyarakat dalam program perumahan adalah kunci keberlanjutan,” tambahnya.
Rinovsky juga mendorong pendekatan bottom-up dalam perencanaan perumahan, di mana kebutuhan masyarakat didengar dan diakomodasi melalui sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan komunitas lokal.
“Dengan melibatkan masyarakat sejak awal, program perumahan akan lebih tepat sasaran dan sesuai dengan karakteristik daerah,” ujarnya.
Menteri Ara menyambut baik masukan ini dan berjanji memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan program perumahan nasional benar-benar inklusif dan merata.
(Adi)
