NATUNA – Di tengah kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang mencapai Rp15 triliun per tahun, Bupati Natuna Cen Sui Lan menyatakan keprihatinan mendalam atas minimnya realisasi pembangunan di wilayah perbatasan tersebut.
“Dari Rp15 triliun PNBP, yang kembali ke Natuna hanya Rp5 miliar. Ini tidak signifikan,” tegas Bupati di hadapan peserta Diskusi Publik “Percepatan Pembentukan Provinsi Khusus Kepulauan Natuna-Anambas”, disambut tepuk tangan riuh hadirin. Rabu (23/4/2025).
Natuna justru menghadapi paradoks, kontributor besar, penerima minim. “Status provinsi khusus bukan sekadar wacana, tapi kebutuhan mutlak untuk mengelola sumber daya, keamanan, dan kesejahteraan di garis terdepan NKRI,” tekan Bupati.
Kolaborasi Multipihak untuk Realisasi Provinsi Khusus, Bupati Natuna juga menyerukan sinergi antara pemerintah pusat, DPR RI, dan Pemerintah Provinsi Kepri untuk mendorong terwujudnya provinsi khusus ini. Diskusi publik ini dihadiri oleh sejumlah tokoh kunci, termasuk Rifqinizamy Karsayuda (Ketua Komisi II DPR RI), Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad, Anggota DPRD Provinsi Kepri dan DPRD Natuna.
Perwakilan Badan Perjuangan Pembentukan Provinsi Khusus Kepulauan Natuna-Anambas (BP3K2NA), serta Asisten I Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas (yang bergabung via Zoom).
Melalui forum ini, Bupati Cen Sui Lan kembali menyuarakan harapan masyarakat Natuna-Anambas agar proses pemekaran segera direalisasikan. “Ini adalah komitmen bersama untuk memperkuat Indonesia dari wilayah terdepan,” ujarnya.
Pembentukan provinsi khusus dinilai tidak hanya akan mempercepat pembangunan, tetapi juga mempertegas posisi Indonesia sebagai poros maritim di kawasan ASEAN.
Kegiatan yang digagas oleh BP3K2NA ini menjadi momentum penting untuk mendorong percepatan kebijakan, dengan menggabungkan perspektif keamanan, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat perbatasan. Negri berjuluk dari dalam Logo Pemerintah Natuna Laut sakti rantau bertuah.
(Rky)
