JAKARTA – Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Perhubungan (PPSDMAP) mempercepat langkah mewujudkan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo (2019-2024) dan menjadi salah satu fokus Asta Cita Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat reformasi birokrasi serta pencegahan korupsi.
Sebagai institusi pendidikan dan pelatihan di bawah Kementerian Perhubungan, PPSDMAP menegaskan komitmennya melalui penandatanganan pakta integritas oleh seluruh jajaran struktural, pegawai, dan stakeholder terkait pada Senin (21/4/2025).
Kegiatan ini menjadi langkah awal akselerasi reformasi birokrasi dengan mendorong perubahan nyata dalam tata kelola pemerintahan.
Kepala PPSDMAP, Ali Fikri, menekankan bahwa reformasi birokrasi adalah upaya mendasar untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien. “Tiga indikator utamanya adalah bebas KKN, peningkatan layanan publik, serta kapasitas dan akuntabilitas organisasi,” jelasnya.
Ia menambahkan, pembangunan Zona Integritas harus dilakukan secara terencana, masif, dan sistematis karena menyangkut perubahan sistem, budaya, dan sumber daya manusia. “Ini bukan sekadar formalitas, tapi komitmen kolektif. Peran pimpinan sebagai teladan dan agen perubahan sangat krusial,” tegas Ali.
Kepala Bagian Umum PPSDMAP, Andhi Kurniawan, menyatakan bahwa pencapaian WBK/WBBM membutuhkan sinergi seluruh pegawai, baik ASN maupun non-ASN. “Kami akan menjalankan enam tahapan pembangunan ZI dengan fokus pada akuntabilitas, transparansi, dan kualitas layanan publik,” ujarnya.
Langkah konkretnya meliputi insersi materi antikorupsi dalam setiap pelatihan bagi Insan Perhubungan serta perbaikan berkelanjutan di semua lini layanan. “Ini bentuk dukungan kami terhadap Asta Cita ketujuh, yakni memperkuat integritas ASN dan sistem nasional pencegahan korupsi,” pungkas Andhi.
Dengan kolaborasi ini, PPSDMAP berharap dapat menjadi contoh penerapan tata kelola pemerintahan yang transparan dan berintegritas, sekaligus mendorong percepatan reformasi birokrasi di sektor transportasi.
(HMS/grd)
