JAKARTA – Dinamika lingkungan strategis yang terus berkembang menuntut Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk selalu beradaptasi dan meningkatkan profesionalisme dalam menjalankan tugas sebagai komponen utama pertahanan negara.
Menyikapi hal tersebut, pemerintah mengambil langkah konkret melalui proses Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
Hal ini disampaikan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dalam amanatnya yang dibacakan oleh Pa Sahli Tk. III Bid. Banusia Panglima TNI Mayjen TNI (Mar) Suherlan pada Upacara Bendera, Upacara yang diikuti prajurit dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) TNI di lingkungan Markas Besar (Mabes) TNI ini digelar di Lapangan B3 Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (17/4/2025).
Panglima TNI menegaskan bahwa revisi UU TNI tetap berpegang pada prinsip supremasi sipil, demokrasi, dan ketentuan hukum yang berlaku.
“Revisi ini dirancang untuk mempertegas batasan kewenangan prajurit aktif dalam menduduki jabatan sipil, sehingga tidak perlu ada kekhawatiran berlebihan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Agus Subiyanto menginstruksikan seluruh prajurit dan PNS TNI untuk senantiasa menjaga integritas dan citra positif institusi di mata masyarakat.
“Ketaatan pada aturan dan nilai-nilai etika harus menjadi fondasi dalam membangun citra TNI sebagai komponen pertahanan yang terpercaya,” tegasnya.
Ke depan, TNI akan terus bertransformasi menjadi institusi yang Profesional, Responsif, Integratif, Modern, dan Adaptif, dengan tetap berpegang pada nilai-nilai luhur Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 Wajib TNI.
Panglima TNI juga menekankan pentingnya penguatan soliditas dan sinergi dengan berbagai komponen bangsa serta instansi terkait guna mendukung program pembangunan nasional.
(Jrg)
