NATUNA – Pemerintah Kabupaten Natuna bersama Badan Perjuangan Pemekaran Provinsi Khusus Kepulauan Natuna Anambas (BP3K2NA) bersiap menggelar diskusi publik untuk mempercepat pembentukan Provinsi Khusus Natuna-Anambas.
Acara yang akan melibatkan Komisi II DPR RI ini direncanakan berlangsung pada 23 April 2025 di Gedung Sri Srindit, Natuna.
Dalam rapat persiapan yang digelar secara hybrid via Zoom Meeting hari ini, Bupati Natuna Cen Sui Lan didampingi Wakil Bupati Jarmin menyatakan dukungan penuh terhadap pemekaran wilayah tersebut, Senin (14/4/2025).
“Pemkab Natuna mendukung penuh usulan pemekaran provinsi khusus ini, tentu dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegas Bupati Cen Sui Lan.
Wakil Bupati Jarmin, selaku Ketua Panitia FGD, memastikan segala persiapan telah dilakukan agar acara berjalan lancar. Diskusi publik nantinya akan dihadiri oleh anggota Komisi II DPR RI, DPD RI Dapil Kepri, Gubernur Kepri, Bupati Natuna dan Anambas, serta perwakilan tokoh masyarakat, adat, agama, akademisi, dan mahasiswa.
Ketua BP3K2NA, Umar Natuna, menjelaskan bahwa agenda ini merupakan kelanjutan dari Musyawarah Besar Masyarakat Natuna-Anambas pada 14 Desember 2021 lalu.
“Selain mendorong pemekaran, kami ingin membangun sinergi kebijakan pusat-daerah dan menghimpun gagasan serta dokumen pendukung sebagai langkah administratif,” jelas Umar.
Sementara itu, Ahmad Yani, Wakil Ketua BP3K2NA dari Anambas, menegaskan bahwa perjuangan pemekaran adalah investasi untuk generasi mendatang.
“Ini adalah semangat kolektif masyarakat kami. Kami akan terus bergerak, baik melalui jalur administrasi maupun advokasi,” ujarnya.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menyetujui Kabupaten Natuna dan Kepulauan Anambas menjadi provinsi baru atau pisah dari Kepri.
Ketua DPRD Provinsi Kepri, Iman Setiawan, di Natuna, Jumat, mengatakan bahwa pekan lalu dirinya telah menandatangani surat rekomendasi pembentukan daerah otonomi baru (DOB) Natuna dan Kepulauan Anambas.
Ia menyebut DPRD akan terus berupaya secara maksimal untuk mendorong wilayah perbatasan tersebut meningkatkan ekonomi dengan menjadi provinsi.
“Sudah kami teken, dan kami menyetujui Natuna-Anambas menjadi wilayah baru,” ucap dia.
Iman mengatakan bahwa, selain dengan menjadi provinsi, peningkatan ekonomi juga bisa dilakukan dengan membawa investor untuk berinvestasi di wilayah tersebut.
“Selama investasi ini tidak merugikan masyarakat, kami akan mendorongnya,” ujar dia.
Ia berharap masyarakat dapat mendukung DPRD dan pemerintah dalam memajukan daerah serta berpartisipasi dalam program-program yang telah dirancang, salah satunya program Makan Bergizi Gratis (MBG).
(Grd)
