Tanjungpinang, Kepulauan Riau – Suasana Aula Wan Seri Beni di Dompak, Tanjungpinang, pada Selasa (21 Januari 2025) terasa istimewa.
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) hadir bersama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk memperkenalkan inovasi terbaru dalam pengadaan barang dan jasa: Katalog Elektronik Versi 6.0.
Acara ini bukan sekadar seremoni, tapi sebuah langkah besar untuk mewujudkan pengadaan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel.
Kepala LKPP, Bapak Hendrar Prihadi, hadir langsung bersama rombongan, menunjukkan keseriusan pemerintah pusat dalam mendukung transformasi ini.
Bersama Gubernur Kepulauan Riau, Bapak H. Ansar Ahmad, mereka menjelaskan bagaimana sistem digital ini akan membawa perubahan positif bagi masyarakat.
Gubernur Ansar dengan antusias menjelaskan bahwa Katalog Elektronik Versi 6.0 adalah bukti nyata komitmen pemerintah untuk bekerja lebih baik.
“Dengan sistem ini, kita bisa memantau dan melaporkan proses pengadaan secara real-time, berkat integrasi dengan sistem e-Audit. Ini penting sekali untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan terpercaya,” ujarnya.
Bayangkan, proses pengadaan yang dulunya mungkin rumit dan memakan waktu, kini bisa dilakukan dengan lebih cepat dan mudah.
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah mempersiapkan segalanya dengan matang, mulai dari pembuatan akun Inaproc untuk semua pengguna, sosialisasi yang intensif ke berbagai instansi pemerintah (OPD), simulasi penggunaan sistem, hingga uji coba langsung bersama pemerintah kabupaten/kota. Semuanya dilakukan agar transisi ke sistem baru ini berjalan lancar.
“Kami berharap sistem ini benar-benar membawa manfaat bagi semua. Fitur-fitur canggihnya dirancang untuk mempercepat pengadaan, membuatnya lebih transparan, dan memastikan semuanya sesuai aturan hukum,” lanjut Gubernur Ansar.
Bapak Hendrar Prihadi juga menambahkan bahwa sistem e-Audit akan menjadi “mata dan telinga” tambahan untuk mencegah praktik-praktik yang tidak diinginkan.
“Dengan e-Audit, tim pengawas pemerintah (APIP) bisa lebih cepat mendeteksi potensi masalah melalui dashboard yang menampilkan detail transaksi. Jadi, semuanya bisa dipantau oleh publik dan APIP, dan jika ada yang mencurigakan, bisa langsung ditindaklanjuti,” jelasnya.
Ada kabar baik lainnya, Bapak Hendrar juga memberikan apresiasi khusus kepada Kepulauan Riau atas kinerja pengadaan barang dan jasanya yang sangat baik. Lebih dari 90% belanja dialokasikan untuk produk dalam negeri, dan lebih dari 75% belanja disalurkan melalui UMKM pada tahun 2023 dan 2024.
“Ini luar biasa! Dengan membeli produk dalam negeri, kita ikut menggerakkan ekonomi lokal, membuka lapangan kerja, dan mengurangi pengangguran. Kepri telah membuktikan komitmennya,” puji Bapak Hendrar.
Kegiatan ini menandai langkah penting bagi Kepulauan Riau dalam mewujudkan pengadaan barang dan jasa yang modern, efisien, dan transparan. Semua ini sejalan dengan visi pemerintah pusat untuk tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan pembangunan yang merata untuk seluruh masyarakat.
(HMS)
