GURINDAM.ID – Dalam upaya meningkatkan produksi dan investasi di sektor hulu migas, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) tengah menggencarkan optimalisasi Wilayah Kerja (WK) migas yang idle atau tidak produktif.
Berdasarkan data Ditjen Migas, saat ini terdapat puluhan WK migas yang belum berproduksi optimal atau bahkan sama sekali belum dieksplorasi.
Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas, Ariana Soemanto, menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan empat strategi utama untuk mengaktifkan kembali WK migas idle tersebut. “Pertama, kami mendorong Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) untuk menjalin kemitraan strategis dengan badan usaha lain yang memiliki teknologi dan keahlian yang relevan,” ungkap Ariana. dikutip dari laman Ditjen Migas, Minggu (28/7/2024).
Sebagai contoh, KKKS dapat bekerja sama dengan perusahaan jasa pengeboran atau perusahaan teknologi survei seismik untuk mengidentifikasi potensi cadangan migas di WK idle.
Strategi kedua adalah memberikan kesempatan kepada KKKS lain yang memiliki kemampuan finansial dan teknis yang lebih baik untuk mengelola WK idle tersebut. “Hal ini diharapkan dapat mempercepat proses eksplorasi dan produksi di WK yang idle,” tambah Ariana.
Selain itu, pemerintah juga mendorong KKKS untuk secara mandiri melakukan eksplorasi dan pengembangan di bagian WK yang memiliki potensi migas, terutama jika terdapat kendala teknis atau finansial yang menghambat pengembangan seluruh WK.
Terakhir, jika ketiga strategi tersebut tidak berhasil, KKKS dapat mengembalikan WK idle kepada pemerintah. Selanjutnya, pemerintah akan menawarkan WK tersebut kepada investor lain melalui mekanisme lelang yang kompetitif.
“Tentu saja, pengembalian WK idle harus mempertimbangkan kewajiban pasca operasi, kewajiban pengembalian data hulu migas, dan kewajiban lainnya,” tegas Ariana.
Untuk mendukung upaya optimalisasi WK migas idle, pemerintah juga telah mengeluarkan serangkaian kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan daya tarik investasi di sektor hulu migas.
Kebijakan tersebut antara lain perbaikan ketentuan lelang dan kontrak blok migas, pemberian insentif fiskal, serta kemudahan perizinan.
Salah satu contoh kebijakan yang telah memberikan dampak positif adalah pemberian hak partisipasi (split) yang lebih besar kepada kontraktor dalam kontrak bagi hasil (PSC).
Selain itu, pemerintah juga memberikan fleksibilitas dalam pemilihan skema kontrak, baik PSC gross split maupun cost recovery, sesuai dengan karakteristik dan risiko masing-masing WK.
Dengan adanya berbagai kebijakan dan strategi tersebut, pemerintah optimis bahwa WK migas idle dapat dioptimalkan secara efektif dan memberikan kontribusi signifikan bagi peningkatan produksi migas nasional serta pendapatan negara.
(Riky)
