Ketua SRA Nilai Proyek Jembatan Kampung Baru – Air Asuk Pemborosan Anggaran

Anambas, Gurindam.id -Wacana Pemerintah Kabupaten Anambas dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Anambas untuk membangun Jembatan Kampung Baru – Air Asuk yang dituang melalui Nota Kesepakatan yang di Tandatangani oleh Ketua DPRD dan Bupati KKA pada 25 November lalu menuai kritikan dari Solidaritas Rakyat Anambas (SRA).

Ketua SRA, Wan Rendra Virgiawan mengatakan, wacana pembangunan jembatan Kampung Baru – Air Asuk terbilang salah satu bentuk pemborosan anggaran.

“Pembangunan Jembatan Kampung Baru – Air Asuk merupakan bentuk pemborosan anggaran APBD yang dilakukan oleh Pemda dan DPRD KKA, hal ini dikarenakan disaat kita masih dalam tahap pemulihan ekonomi rakyat akibat pandemik Covid-19,” ujar Wan Rendra Virgiawan kepada sejumlah Awak media, Senin (29/11/2021).

Rendra juga menyampaikan wacana pembangunan Jembatan tersebut memakan anggaran yang fantastis, yakni sekitaran diangka 100 Milyar.

“Anggaran yang akan ditelan dalam pembangunan jembatan tersebut sekitar 100 Milyar, bahkan lebih, tentu ini menjadi fenomena yang menarik, saat masalah rakyat yang sifatnya fundamental seperti pemulihan ekonomi kerakyatan pasca pandemik, pendidikan, kesehatan, maupun SDM belum juga bisa diselesaikan dengan baik,” ungkap Rendra.

Lanjutnya menambahkan, jika Anggaran Pembangunan Jembatan tersebut dialihkan untuk hal-hal lain disaat krisis seperti sekarang ini, menurut Rendra tentu bisa menopang kebutuhan kehidupan rakyat Anambas.

“hal sederhana sebetulnya, jika anggaran pembangunan jembatan tersebut dialihkan untuk keperluan lain yg sifatnya fundamental, tentu bisa jauh lebih bermanfaat untuk rakyat. Jika anggaran tersebut 120 milyar, kita bagi paket paket kecil kisaran 200 juta, muncul 600 paket, anggaran tersebut bisa menghidupi sekitaran 21.000 orang,” ucap Rendra.

Tak hanya itu, Rendra juga mengatakan pembangunan jembatan tersebut turut diduga menjadi nepotisme politik, hal ini bisa dilihat di pulau Jemaja, masih banyak terdapat ketidakmerataan pembangunan, bahkan ditemukan anak sekolah untuk menimba ilmu masih menggunakan sampan.

Menurutnya, wacana pembangunan jembatan tersebut belum ada urgensi nya sama sekali, karena rakyat tidak butuh jembatan, rakyat butuh perhatian ekonomi.

“jika wacana pembangunan tersebut tidak di review, tentu akan menjadi polemik bagi daerah yang sampai hari ini terdapat ketidakmerataan pembangunan. Dan belum sama sekali ada urgensinya untuk dipaksakan tahun depan. Bahkan hampir 40% anggota DPRD saat itu tidak ikut hadir dalam penandatanganan Nota kesepakatan itu, artinya banyak yang tidak setuju,” pungkasnya. (FR).