Laut Tetap Asri, Pangkalan PSDKP Batam bersinergi Bersama Pemerintah Anambas

GURINDAM.ID- Pangkalan PSDKP Batam bersinergi dengan Pemerintah Daerah, kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas), Loka Kawasan Konservasi Perairan Perairan Nasional Pekanbaru di Anambas, Lanal melakukan serangkaian kegiatan pengawasan konservasi di KKPN TWP Kepulauan Anambas sejak tanggal 24-27 Juni 2021.

Kegiatan diawali focus group discussion (FGD) ini dibuka langsung oleh Direktur Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan (PPSDK) Ditjen PSDKP, Halid K. Jufus.

Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong dan mengoptimalkan kerja pengawasan konservasi dengan mengedepankan sinergitas antar instansi melalui integrasi program pengawasan serta pelibatan masyarakat (Pokmaswas) secara berkelanjutan.

Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) “Pengawasan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kepulauan Anambas” dengan peserta sebanyak 33 orang.

“Kegiatan FGD kali ini dilaksanakan langsung di Wilayah KPPN Anambas agar masyarakat dan perangkat Desa memahami betul aturan terkait dengan Kawasan Konservasi, serta mengajak masyarakat nelayan secara langsung dan bersama-sama melakukan kegiatan pengawasan di wilayah Kawasan Konservasi Perairan Nasional,” tegas Kepala Pangkalan PSDKP Batam Salman Mokoginta, dalam sambutannya.

Kegiatan ini menghadirkan 4 (empat) narasumber

1. Direktorat PPSDK yang disampaikan oleh Agus Setiawan yang mewakili Direktur PPSDK dengan judul materi Optimalisasi Pemanfaatan Kawasan Konservasi;
2. Dinas Kelautan dan Perikanan Prov Kepri di sampaikan oleh Bpk. Sahrizan dgn judul materi Pengawasan Kawasan Konservasi Kepulauan Riau.
3. Dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Prov. Kepri di sampaikan oleh Bpk Madsihit dgn materi Penyelenggaraan Perizinan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru Wilker Anambas dgn materi Pengelolaan Kawasan Konservasi, disampaikan oleh  Fajar Kurniawan.

Dalam diskusi tersebut Perwakilan Pokmaswas juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan lebih khusus kepada Pangkalan PSDKP Batam sudah berusaha datang di wilalayahnya, sehingga mereka lebih merasakan hadirnya pemerintah pusat dalam pengawasan di Kabupaten Kepulauan Anambas.

“Pada prinsipnya, pokwasmas akan selalu siap mendukung pemerintah dalam melakukkan pengawasan di wilayah KKPN,” papar salah satu peserta diskusi.

Dalam kegiatan ini juga dilakukan penandatangan komitmen bersama untuk menjaga laut khususnya Kawasan Konservasi Perairan Nasional (KKPN) Kepulauan bebas dari Destructive Fishing dan Illegal Fishing.

Setelah dilakukan pemaparan para peserta seperti Pemateri, TNI AL, Camat, Kepala Desa, Pokmaswas, serta masyarakat setempat diajak langsung melakukan pemantauan di Kawasan konservasi dengan menggunakan armada KP. HIU 17 dan KP. HIU Macan 05.

Dalam kesempatan tersebut Kepala Pangkalan PSDKP Batam langsung menunjukan Wilayah Zona Inti Kawasan Konservasi Perairan Nasional dimana dalam Zona Inti tersebut tidak boleh ada kegiatan apapun termasuk penangkapan ikan.

Beberapa temuan di lapangan seperti tanda penandaan zona kawasan berupa pelampung tanda yang sebelumnya terpasang di zona inti banyak yang hilang, pengambilan batu karang dan pasir oleh masyarakat nelayan untuk bahan bangunan rumah masih ada, Resort pemanfaatan ruang pesisir di Zona Pemanfaatan juga masih belum dilengkapi perijinan secara lengkap.

Aksi secara terpadu selanjutnya Pangkalan PSDKP Batam bersama dengan DKP Propinsi, LKKPN Pekanbaru di Anambas, Pemerintah Kecamatan dan desa melakukan pendataan dan inventarisasi perijinan pelaku usaha tangkap, Budidaya, Wisata Bahari pemanfaatan kawasan konservasi dan mendorong kembali ada Gerai perijinan hingga ke tingkat kecamatan lain yang sebelumnya pihak LKKPN Pekanbaru dan DKP Provinsi Kepri telah melakukan gerai perijinan di 2 Kecamatan.

Dan melalui aplikasi SPKP yang melakukan olah gerak operasi di WPP 711 khusunya Kawasan KKPN TWP Kepulauan Anambas, Saat ini sudah hampir 15 kapal telah dilakukan pemeriksaan verbal (BAP) oleh Pengawas Perikanan dan telah membuat pernyataan untuk mematuhi ketentuan aturan di kawasan TWP KKPN Kepulauan Anambas.

Dengan melakukan koordinasi dan integrasi kegiatan pengawasan dalam rangka upaya menyamakan langkah dan upaya secara optimal kepada pemangku kepentingan pengelolaan di KKPN TWP Kepulauan Anambas, PSDKP, LKKPN Pekanbaru, Pemda, Kelompok Masyarakat, TNI AL, Polair maka tujuan untuk menjaga kawasan demi terciptanya keberlanjutan sumberdaya dan kesejahtreraan masyarakat akan terwujud. (R/jrg)