DFW Indonesia Mencatat Dalam Enam Bulan, 83 Nelayan Hilang Di Laut

GURINDAM.ID- DFW Indonesia setidaknya Mencatat Dalam Enam Bulan, 83 Nelayan Hilang Di Laut. Kecelakaan dan musibah yang dialami oleh nelayan Indonesia ketika melakukan kegiatan penangkapan ikan sangat tinggi.

Dalam kurung waktu 6 bulan yaitu Desember 2020-Juni 2021 tercata 42 kali insiden kecelakaan yang dialami oleh perahu nelayan atau kapal ikan di perairan Indonesia.

Mayoritas kecelakaan tersebut dialami oleh perahu nelayan ukuran dibawah 10GT. Kementerian teknis seperti KKP dan Kementerian Perhubungan perlu meningkatkan strategi perlindungan nelayan kecil agar mengurangi jatuhnya korban nelayan yang sedang mencari nafkah di tengah laut.

Program asuransi nelayan yang dijalankan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu menjangkau nelayan di daerah terpencil dan perlu inovasi pelayanan sebab selama ini sulit di akses.

Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia, Moh Abdi Suhufan mengatakan bahwa akibat musibah dan kecelakaan laut yang dialami oleh kapal nelayan telah menimbulkan korban jiwa.

“Dari 42 insiden tersebut, kami mencatat 142 orang korban dengan rincian 83 hilang, 14 meninggal dan 42 selamat. Rata-rata dalam satu bulan 7 kejadian dialami nelayan dan pasti memakan korban,” kata Abdi melalui keterangan kepada Gurindam.id, Minggu, (20/6/2021).

Dia mengatakan, Banyaknya insiden yang dialami kapal nelayan ini mengindikasikan tingginya tingkat kerentanan nelayan ketika mencari nafkah.

“Mereka bekerja tanpa perlindungan diri, minim sarana keselamatan, dan beberapa tanpa asuransi,” beber Abdi.

Abdi juga menyoroti program asuransi nelayan yang sarat birokrasi dan prosedural sehingga sulit diakses oleh nelayan.

“Implementasi UU 7/2016 tentang perlindungan nelayan, yang dikuatkan dengan PP 27/2021 tentang penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan belum optimal dilaksanakan,” sebut Abdi.

Buktinya program asuransi nelayan lanjut dia, yang diatur dalam ketentuan tersebut belum banyak diketahui oleh nelayan kita.

“Banyak nelayan dan ABK yang tidak mengetahui tentang program dan skema asuransi tenaga kerja bagi nelayan dan ABK sebagai kelompok pekerja Bukan Penerima Upah,” kata Abdi.

Hal ini disebabkan minimnya sosialisasi oleh KKP, pemerintah daerah dan perusahaan penyelenggara asuransi kepada segmen nelayan dan ABK.

“Kami menemukan nelayan Wakatobi bernama Kasir saat ini terbaring lumpuh tidak berdaya, dan tidak ada peluang mendapat pertolongan karena program asuransi yang mestinya dia bisa akses di KKP terbentur masalah administrasi,” kata Abdi.

Perlu ada terobosan dalam implementasi program asuransi oleh KKP maupun perusahaan penyelenggara asuransi.

“Penyelenggara asuransi perlu melakukan kerjasama dengan HNSI atau Serikat Pekerja Perikanan untuk meningkatkan jangkauan kepesertaan asuransi bagi nelayan dan ABK teruatam di wilayah dan sentra nelayan dilokasi terpencil,” urai Abdi.

Sementara itu, peneliti DFW Indonesia, Subhan Usman meminta kepada KKP untuk meningkatkan perhatian dan intervensi kepada kelompok nelayan kecil dan tradisional.

“Kami khawatir, KKP saat ini fokus pada pengembangan perikanan skala besar atau industry karena mengejar target PNBP,” kata Subhan, Padahal lanjut dia, kita ketahui bahwa perikanan skala kecil adalah mayoritas dari usaha perikanan Indonesia saat ini.

“99,16% struktur armada perikanan kita dibawah 30GT, mereka ini merupakan kelompok yang rentan sehingga proporsi perlindungan mesti ditingkatkan,” kata Subhan.

(Ria/jrg