Ketua KPK Firli Bahuri Selalu ingatkan jajaran Kemenkeu jaga integritas

GURINDAM.ID- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengingatkan jajaran pegawai Kemenkeu Republik Indonesia tetap menjaga integritasnya sebagai penjaga keuangan Negara.

“Pegawai Kementerian Keuangan adalah sesuatu yang krusial. Selain memastikan bagaimana kita bisa meningkatkan penerimaan negara, juga bagaimana kita menjamin penerimaan negara ini dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan rakyat,” kata Firli Bahuri disampaikannya dalam audiensi di kantor Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Aceh, Kamis (25/3/2021).

Dalam audiensi yang dihadiri oleh empat Kepala Kanwil Direktorat di lingkungan Kemenkeu, yaitu Ditjen Pajak, Ditjen Perbendaharaan, Ditjen Bea Cukai dan Ditjen Kekayaan Negara beserta jajaran pegawai Kemenkeu di wilayah Aceh.

Oleh karena itu, kata Firli Bahuri, penting bagi jajaran Kemenkeu menjaga integritas agar terhindar dari perbuatan yang dapat merusak nama baik pribadi, keluarga, dan institusi.

Firli Bahuri menyampaikan terima kasihnya atas bantuan dan dukungan Kementerian Keuangan RI kepada KPK selama ini.

“Kemenkeu melalui pegawai-pegawai yang ditugaskan ke KPK telah membantu akuntabilitas pelaporan keuangan dan pengelolaan barang sitaan dan perampasan,” terang Firli.

Firli menyebut bahwa keberhasilan KPK memulihkan aset negara dalam pemberantasan tindak pidana korupsi juga ada andil Kemenkeu melalui proses lelang barang rampasannya.

“Kerja sama yang baik antara KPK dan Kemenkeu pada level pusat, diharapkan juga dapat diterapkan pada tataran daerah di antaranya melalui kolaborasi perbaikan tata kelola pemerintah daerah dalam program koordinasi dan supervisi,” sebutnya.

Ketua KPK Berlatar belakang Jendral Polisi itu menyebut, Program koordinasi dan supervisi pencegahan terintegrasi KPK tahun 2021 menitikberatkan pada 8 fokus area, yaitu e-planing e-budgeting, pengadaan barang dan jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, manajeman ASN, optimalisasi penerimaan daerah dan manajemen aset serta tata kelola Dana Desa. (Ria/jrg)