Petugas KPK Datangi Gubernur Jabar Ridwan Kamil ke Gedung Sate inilah Dibahas

GURINDAM.ID- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertemu bertemu dengan Gubernur Provinsi Jawa Barat Ridwan Kamil, membahas kemajuan pengelolaan aset Pemprov Jabar. Pertemuan  berlangsung di Kantor Gubernur Jabar di Kota Bandung, Senin, 22 Maret 2021.

KPK memandang bahwa program sertifikasi adalah bentuk pengamanan aset daerah, termasuk penertiban aset daerah yang bermasalah.

“KPK akan terus mendukung Pemprov Jabar agar aset-aset daerah tidak berpindah tangan. Hal tersebut sebagai salah satu fokus KPK pada pengelolaan aset daerah” ujar Yudhiawan, Direktur Korsup Wilayah ll KPK.

Berdasarkan data KPK per Maret 2021, Pemprov Jabar setidaknya memiliki 6 (enam) aset bermasalah, yang berlokasi di Kota Bandung, Kota Cirebon, dan Kabupaten Purwakarta.

Sebelumnya, aktivitas KPK juga terpantau di Kabupaten Bandung Barat (KBB).

Disinyalir KPK tengah melakukan penyelidikan terkait dugaan penyelewengan dana bansos COVID-19 yang menyeret nama Bupati Bandung Barat Aa Umbara dan anaknya.

KPK juga melakukan pemeriksaan di Kantor Badan Perencanaan Daerah (Bapedda) Provinsi Jabar pada akhir pekan lalu.

Aktivitas itu terkait pengembangan penyidikan kasus dugaan korupsi penerimaan hadiah atau janji terkait bantuan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan bahwa tempat penggeledahan tersebut merupakan rumah kediaman dari pihak-pihak yang terkait dengan perkara dugaan Korupsi pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi Covid-19 pada Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020.

“Ditemukan dan diamankan bukti di antaranya berbagai dokumen dan barang elekronik yang diduga terkait perkara,” kata Plt. Juru Bicara Penindakan KPK, Ali Fikri, Senin (22/3).

Lebih rinci dikatakan Ali, Masing-masing beralamat di Desa Cicangkang Girang, Kecamatan Sindangkerta, Bandung Barat; Buah Batu, Bandung; Desa Mekarsari, Kecamatan Cimaung, Bandung; dan Cimareme, Ngamprah, Bandung Barat.

Penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik.”Kita kooperatif, waktu Bappeda juga didatangi untuk memberikan informasi, tapi mudah-mudahan tidak terulang lagi, menjadi pembelajaran sehingga kita selalu taat hukum,” ucap Kang Emil, seperti dilansir dari Detik.com.

Ridwan Kamil mengatakan, ia menemui perwakilan Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK untuk membicarakan mengenai aset-aset di Jabar yang berpolemik dari sisi kepemilikan asetnya. (Ria/mkn)